KLARIFIKASI PEMBERITAAN DUGAAN PUNGUTAN LIAR BERDALIH UANG SERAGAM DI SMKN 40 JAKARTA

JAKARTA — Tidak ada pemaksaan kepada peserta didik SMK Negeri 40 Jakarta untuk membeli seragam dan atribut khas sekolah. Oleh karena itu, pemuatan berita yang berjudul “Dugaan Pungutan Liar Terjadi di Sebuah SMK Negeri Jakarta Timur, Dengan Dalih Uang Seragam” yang dibuat Poskota.co atau Poskota Online pada Rabu, 10 November 2021 jelas tidak benar.

Kepala SMK Negeri 40 Jakarta, Dede Hidayat, S.Pd.,M.A, menegaskan hal tersebut di Jakarta, Rabu (10/11), menanggapi pemberitaan sebuah media massa online Jakarta yang judulnya dinilai sangat tendensius. Isi berita tersebut memuat pernyataan murid yang mengakui ada pembayaran untuk pembelian seragam secara dicicil. Dan di pihak lain Kepala TU SMK Negeri 40 Jakarta telah menyatakan bahwa memang ada penyediaan seragam dan atribut khas SMKN 40 Jakarta melalui koperasi sekolah. Tetapi hal tersebut sebatas himbauan dan tidak ada pemaksaan dalam pembelian seragam dan atribut khas yang dimaksud.

“Namun demikian, tetap saja judul berita di atas sangat tendensius karena secara tersirat seolah-olah ada dugaan pungutan liar di sekolah kami, “tegas Dede.

Karena itu, pihaknya memberikan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang pembelian seragam dan atribut khas sekolah di SMK Negeri 40 Jakarta.

Beberapa klarifikasi terkait dengan hal tersebut di antaranya adalah bahwa koperasi sekolah memang menyediakan seragam dan atribut khas sekolah tetapi tidak ada surat edaran tertulis apapun yang menyatakan keharusan dan paksaan bagi peserta didik untuk membeli seragam dan atribut khas tersebut. Penyediaan seragam dan atribut khas tersebut bersifat himbauan bagi yang berminat dan mampu membelinya.

Selain itu, peserta didik yang berminat dan mampu membeli seragam dan atribut khas tersebut dapat melakukan pembelian langsung melalui koperasi sekolah jika memang stok barang tersedia. Pembelian dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ditambahkan pula bahwa peserta didik yang tidak membeli seragam dan atribut khas tersebut tetap diberikan hak pelayanan yang sama dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun serta tidak ada pemberian sanksi dalam bentuk apapun. Mereka tetap dapat hadir dan mengikuti pembelajaran seperti biasa dengan menggunakan pakaian seragam yang dimiliki. (***)

 Berikut kami lampirkan beberapa bukti Whatsapp dari pihak sekolah terkait pembelian seragam disekolah.